Pelantikan 8 lurah. (ft:hendra-hms)

PALOPO, TEKAPE.co - Sebanyak 8 lurah dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo kembali 'dikocok' ulang, di Auditorium Saokotae, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Palopo, Sabtu 3 Juni 2017.

Mereka dilantik Asisten Pemerintahan Kota Palopo, Burhan Nurdin, yang mewakili Wali Kota Paopo HM Judas Amir, untuk Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Eselon IV di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

8 lurah yang dilantik diantaranya, Hidayah SE, dilantik menjadi Lurah Lebang, yang sebelumnya sebagi kepala seksi Kententaraman dan Ketertiban Kecamatan Wara Barat.

Erick K SSos, menjabat Lurah Panjalesang, yang sebelumnya menjabat Lurah Lebang. Ia menggantikan Rahmawati Mustam SSos, yang digeser sebagai kepala sub bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesebangpol dan Linmas Kota Palopo.

Selanjutnya, Andi Balawara Kira SE MSi, dilantik Lurah Murante, yang sebelumnya menjabat Lurah Kambo. Ia digantikan Lahuddin SAg sebagai Lurah Kambo, yang sebelumnya menjabat Sektaris Lurah Battang.

Lurah Amassangan di Kecamatan Wara kini dijabat Husrin M Padda SIP, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD Kota Palopo. Ia menggantikan Mukhlisah SSTP MSi, yang digeser menempati jabatan baru sebagai kepala seksi operasional pengamanan persandian pada Dinas Persandian Kota Palopo.

Lurah Binturu kini dipercayakan kepada Hj Herliah, yang sebelumnya Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo. Ia menggantikan Ruslan Dijah, yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala UPTD Rumah Pangan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo.

Lurah Sumarambu kini dijabat Masrul SSos, yang sebelumnya sebagai Fungsional pada Kelurahan Sumarambu. Ia menggantikan Asdar Baharuddin SH, yang bergeser menjabat kepala seksi Kententraman dan Ketertiban pada Kecamatan Telluwanua.

Lurah Penggoli, yang sebelumnya dijabat Andi Amaliyah SSTP, kini diduduki Rahim Ramlan SE, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Lurah Penggoli. Sementara Andi Amaliyah SSTP, bergeser menjadi kepala seksi pemberdayaan masyarakat penyaluran bantuan sosial dan penataan lingkungan pada Dinas Sosial Kota Palopo.

Asiste I Kota Palopo, Burhan Nurdin, pada kesempatan itu, mengatakan, mutasi, rotasi maupun promosi pejabat di lingkungan Pemkot Palopo kali ini sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja.

"Ini juga merupakan bagian dari sistem pembinaan aparatur dan penataan struktur organisasi secara berkesinambungan. Itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus pelayanan publik agar semakin berkualitas," ujarnya.

Burhan Nurdin, sesuai amanah Walikota Palopo, juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk dapat meningkatkan semangat kerja atas berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Juga mengupayakan penyempurnaan dan perbaikan kerja yang semakin efektif dan efisien.

"Bagi saya, mutasi tidak akan saya laksanakan jika organisasi berjalan baik. Jadi seorang PNS juga harus selalu siap untuk menerima apapun tugas atau tanggung jawab yang diberikan," tegasnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan mutasi itu kali ini melihat kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab. Tidak melihat dari masa waktu atau masa bertugas seseorang.

”Terkait penempatan PNS dalam sebuah struktur, tentunya menyesuaikan dengan kedisiplinan ilmu yang dimiliki seorang PNS,“ tandasnya.

Turut mendampingi Asisten Pemerintahan Burhan Nurdin, yakni Kepala BKD Dahri Salleng dan Staf Ahli Bidang Kemasrakatan Pemerintah Kota Polopo DR H Suyuti. (hms)

Wali Kota Palopo saat upacara hari lahir Pancasila. (ft:hms-hendra)

PALOPO, TEKAPE.co - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila, Kamis 1 Juni 2017, di Lapangan Gaspa Kota Palopo, Sulsel.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Palopo, H Muhammad Judas Amir, membacakan sambutan seragam Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Dalam sambutan tertulis presiden, dijelaskan, Pancasila merupakan  hasil dari satu kesatuan  proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal l Juni 1945, yang dipidatokan Ir Sukarno,  Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.

"Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh  pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita," ujarnya.

Harus diingat, lanjut dia, bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas  sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan  dan golongan bersatu padu membentuk  Indonesia. Itulah  kebhinneka tunggal ika-an.

"Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita  sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita.  Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong," ujarnya.

Ia menyebutkan, bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui  oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut.

"Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur  di tengah kemajemukan," katanya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustaz, pendeta, pastor, bhiksu,  pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi,  TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.

Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus  ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan  yang Anti Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti  bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia," tegas Presiden, yang dibacakan Wali Kota Palopo.

Sekali lagi, Presiden mengajak untuk menjaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan. "Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi  kemajuan Indonesia," imbaunya. (hms)

MOROWALI, TEKAPE.co - Bagi yang ingin ke Morowali, kini tak repot lagi harus menempuh perjalanan puluhan jam lewat jalur darat. Sebab, Selasa 21 Maret 2017 nanti (ralat, bukan tanggal 27 Maret), pesawat ATR 42-500 sudah terbang perdana.

Rencananya, pesawat tersebut akan rutin dua kali dalam sepekan. Sesuai jadwal, ujicoba terbang perdana itu akan dibuka rute Morowali-Makassar, 21 Maret 2017 nanti.

Bandara Maleo akan mengoperasikan pesawat jenis ATR 42-500 dari Bandara Maleo Morowali, menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Pesawat jenis ATR 42-500 berkapasits 45 kursi, dengan durasi jarak tempuh Morowali-Makassar hanya satu jam 15 menit.

Penerbangan perdana 21 Maret nanti, merupakan rangkaian ujicoba selama tiga bulan dengan frekuensi penerbangan dua kali sepekan, yaitu hari Selasa dan Kamis.

Jadwal penerbangannya dari Makassar pukul 09.10 Wita dan dari Morowali pukul 12.00 Wita.

Setelah ujicoba tahap pertama sukses dua kali sepekan, rencananya akan dilakukan penerbangan reguler rute Morowali-Makassar setiap hari, sekitar Mei 2017 mendatang.

Dioperasikannya Bandara Maleo adalah sebuah terobosan spektakuler dibuat oleh Bupati Morowali, H Anwar Hafid, tuk membuka akses ekonomi lewat sarana transportasi udara.

Saat menggelar rapat koordinasi dengan Perusda Morowali yang melakukan joint operasional dengan PT Trans Solusi Nusantara dan PT Ramadhan Utama Solusi, Bupati Morowali, H Anwar Hafid, mengemukakan, beroperasinya Bandara Maleo sebagai pintu gerbang terbukanya iklim investasi dari luar daerah ke Morowali.

"Daerah kita ini sangat strategis dan kaya akan potensi alam (SDA) yang sangat melimpah, sehingga melalui Bandara Maleo, diharapkan iklim investasi di Morowali semakin sejuk," tegas Anwar Hafid.

Pesawat ATR 42-500 yang akan melayani rute penerbangan Morowali-Makassar dan Makassar-Morowali didesain untuk bandara yang punya landasan pacu sekitar 1.100 meter seperti yang dimiliki Bandara Maleo.

Pesawat ATR 42-500 juga mampu mengangkut beban seberat 18,6 ton. "Semoga dibukanya operasional Bandara Maleo bisa menjadi pintu gerbang untuk kemajuan Morowali dan daerah-daerah sekitarnya khususnya di bidang ekonomi dan investasi," pungkas Anwar. (fud)

Delnan Lauende saat mensosialisasikan cara cuci tangan yang baik dan benar kepada pengunjung RSUD.

MORUT, TEKAPE.co -- Dalam kegiatan Diklatpim III yang pelaksanaannya dipusatkan di RSUD Kolonodale, Senin, 14 November 2016, salah seorang peserta, Delnan Lauende S.Sos M.Kes, mempersentasekan hasil penelitian ilmiahnya, yaitu Stop Penularan Infeksi lewat gerakan Hand Hygiene atau kebersihan tangan. 

Penelitian kesehatan tersebut ditujukan kepada karyawan/i RSUD Kolonodale. Gerakan Stop Penlaran Infeksi dengan Hand Hygiene merupakan gagasan yang dibuat, Delnan Lauende S.Sos M.Kes, sebagai implementasi proyek perubahan Diklatpim III di RSUD Kolonodale. 

Latar belakang pencanangan gerakan Stop Penularan Infeksi Melalui Kebersihan Tangan, didasari beberapa pertimbangan, diantaranya penularan infeksi di rumah sakit sangat riskan melalui kontak langsung. Untuk mencegah penularan infeksi di rumah sakit, dengan menjaga kebersihan tangan, yaitu cuci tangan setelah bekerja. 

Melalui 'Hand Hygiene' diharapkan mencegah kejadian infeksi nosokomial di RSUD Kolonodale. Untuk itu, seluruh karyawan/i RSUD Kolonodale diharapkan bisa melakukan cara Hand Hygiene atau cuci tangan secara benar. 

Dalam pemaparannya tentang kampanye 'Hand Hygiene' tersebut, Delnan Lauende memaparkan lima hal saat mencuci tangan yakni; sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan pasien, sebelum tindakan aspesis, sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien, dan sesudah terkena cairan tubuh pasien. 

Setelah itu, dilanjutkan enam praktek langkah cuci tangan dengan benar, meliputi ratakan sabun dengan menggosokkan kedua telapak tangan, gosok punggung tangan di kedua tangan, gosok sela jari-jari kedua tangan, gosok jari-jari sisi dalam kedua tangan dengan posisi saling mengunci, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan, kemudian dilanjutkan gerakan yang sama untuk tangan yang lainnya. 

Terakhir, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri, yang dilakukan pula untuk tangan yang lain, setelah itu dibilas bersih. 

Pegawai RSUD Kolonodale langsung melakukan praktek cuci tangan yang baik. Menurut dr Made P, program 'Hand Hygiene' ini, sangat baik dan pihaknya mendukung penuh. "Pengelola RSUD Kolonodale mesti merealisasikan program tersebut," harapnya. (gaf/fid) 

Perawat RSUD Kolonodale saat memperagakan cuci tangan yang baik dan benar.

Bupati Morowali Utara pada acara launching Branding Image Strategy RSUD Morut.

MORUT, TEKAPE.co -- Penyusunan program perluasan pelayanan kesehatan dan umum, telah diluncurkan pengelola Rumah Sakit Umum (RSU) Morowali Utara. Bahkan, akselerasi pelayanan berbasis branding image strategy itu, belum lama ini, telah dilaunching. 

Acara peluncuran layanan berbasis branding image strategy yang disusun oleh Delnan Lauende S.Sos M.Kes tersebut, dihadiri langsung Bupati Morut, Aptripel Tumimomor MT. 

Program akselerasi pelayanan berbasis branding image strategy, dimentori oleh Delnan Lauende S.Sos M.Kes, selaku project leader. 

"Sebagai organisasi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Morut membutuhkan branding strategy ssebagai akselerasi (percepatan, red) pelayanan ke masyarakat," terang Delnan Lauende. 

Layanan publik berbasis branding image strategy, lanjut Delnan, merupakan salah satu upaya meningkatkan reputasi atau citra rumah sakit melalui aktifitas yang mampu menghasilkan sebuah merk atau brand positioning, brand essence, brand identity, brand extenstion, dan brand communication. 

"Tujuan utamanya, membentuk suatu merek dalam hal membangun citra. Sebuah brand power dan brand image rumah sakit, sangat ditentukan brandnya. Itulah kunci utama dari sebuah citra pelayanan," kata Delnan. 

Melalui brand image atau experience membentuk persepsi di masyarakat terhadap kehadiran suatu barang atau produk. 

Dimana, brand memiliki makna di luar fungsi dalam pikiran orang-orang, brand juga merupakan seni, ilmu bagian yang tidak nyata namun berdampak langsung secara mendalam terhadap pengalaman subjektif seseorang dengan produk, kenangan pribadi, dan asosiasi budaya yang mengorbit di sekitarnya. 

Dengan menyusun branding strategy rumah sakit, adalah bagian dari upaya RSUD memetakan khalayak, sasaran berdasarkan aspirasi sikap, persepsi, dan ekspektasi terhadap rumah sakit, hingga permasalahan yang dihadapi maupun kebutuhan yang belum terpenuhi. 

"Dari situ pula, perlu diketahui persepsi, ekspektasi/harapan pegawai, mitra usaha, vendor, dan regulator terkait dengan eksistensi rumah sakit, kemudian menganalisa compebitor, menjalankan kegiatan komunikasi pemasaran dari berbagai analisa, hingga menentukan kebijakan rumah sakit," terang Delnan Lauende. 

Makanya, landasan dari program tersebut hendaknya diketahui publik. Karena, beberapa promosi yang inovatif, ataupun inovasi menjadi sebuah keniscayaan untuk mengakselerasikan hadirnya kepuasaan pelanggan, yaitu melakukan branding strategy untuk mencapai akselerasi pelayanan dengan kegiatan pengelolaan, pengaduan, cenber costumer care, duty manager, pemasangan stiker, pembuatan PIN pegawai, dan pasien, hingga open house gerakan cuci tangan septik. 

"Latar belakangnya, peningkatan pelayanan publik memenuhi tuntutan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, sesuai Nawacita pemimpin Negara, selama ini kualitas publik masih dalam kondisi memprihatinkan. Pelayanan kesehatan memadai di RSUD adalah sesuatu yang dirindukan masyarakat, tentunya harapan itu dapat menjadi kenyataan dengan kebijakan pelayanan yang telah diatur pemerintah RI lewat Kemenkes. Tujuannya, rumah sakit bisa meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan, secara efisien, dan efektif kepada masyarakat," papar Delnan Lauende. 

RSUD Kolonodale Morut melaksanakan pelayanan jasa kesehatan, dan dalam perkembangannya menuju rumah sakit type B. Pelayanan prima secara menyeluruh, terpadu, ataupun merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat mutlak dipenuhi, dengan transformasi pelayanan. Langkah konkritnya, yaitu menyiapkan askelerasi pelayanan berbasis branding image strategy. 

Akselerasi yang dilakukan, memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal. Dibutuhkan pencitraan identitas costumer RSUD maupun pegawai dengan maksud, masyarakat saling kenal mengenal, sehingga intervensi pelayanan dapat terlaksana secara baik. 

"Brand yang dihadirkan, dalam bentuk pembuatan PIN/Id Card pegawai, pemasangan stiker terhadap asset ambulance, gedung-gedung pelayanan RSUD, dan desain warga maupun gambar di RSUD. Ini nantinya akan berdampak terhadap keteraturan pelayanan mengacu pencitraan. 

"Berdasarkan latar belakang itu, reformer merancang inovasi dalam upaya akselerasi pelayanan berbasis brand image strategy, yaitu terpenuhinya pelayanan bermutu dan terjangkau seluruh masyarakat lapisan," ulas Delnan Lauende. (gaf/fid) 


VISI RSUD KOLONODALE

Terciptanya Pelayanan Bermutu dan Terjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat. 

MISI RSUD KOLONODALE

• Meningkatkan SDM yang profesional sesuai legalitas di jajaran RS. 
• Meningkatkan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh SDM. 
• Menjalankan tugas-fungsi sesuai profesi dan keahlian. 
• Memberikan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas. 

Warga saat mendatangi Kejari Cabang Kolonodale.

MORUT, TEKAPE.co --  Gelombang aksi protes dilakukan massa dari Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Morowali Utara. Mereka mendatangi dan mendesak Kejari Cabang Kolonodale, untuk mengusut dan memproses dugaan penyalahgunaan ADD-DD yang ditengarai melibatkan Kades Tiu. 

Dalam orasinya, mereka menyebut adanya dugaan pelanggaran hukum terkait pengelolaan ADD-DD di Desa Tiu, hingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp179 juta lebih oleh Kades non-aktif, Ridelson Tobigo. 

Selain ke Kacabjari Kolonodale, warga juga mendatangi DPRD Morut dan Pemda Morut untuk mengadukan masalah tersebut.

Ketua BPD Tiu, Jufry Toadji, membeberkan sejumlah temuan dugaan penyalahgunaan dana ADD-DD tahun 2015, diantaranya  terdapat selisih anggaran pada APBDES dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2015, pengadaan barang secara fiktif, pembayaran insentif  fiktif, pembayaran upah jasa galian secara fiktif, dan penggelembungan pembayaran harga batu, pasir dan semen. 

"Secara keseluruhan dugaan penyalahgunaan anggaran itu mencapai Rp179 juta lebih. Kami minta pihak penyidik segera memproses laporan ini," tandas Jufri Toadji.

Perwakilan Kacabjari Kolonodale, Sofyan, berjanji akan menyampaikan pengaduan masyarakat itu kepada pimpinannya, setelah kembali dari luar kota. "Yang jelas proses hukum Kades Tiu non-aktif  tidak didiamkan. Pihak Kacabjari Kolonodale, masih menunggu putusan ingkra dari Pengadilan Poso, terkait kasus pemalsuan tanda tangan yang masih sementara disidangkan saat ini," jelas Sofyan.

Sementara itu di bagian lain, Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara, Israt Mogelea SH, dan sejumlah anggota dewan lainnya, saat menerima pengaduan puluhan masyarakat Tiu tersebut, berjanji  akan menindaklanjutinya. "Dalam waktu dekat ini, kami akan turun langsung ke lapangan, untuk menginvestigasi laporan masyarakat tersebut," beber politisi kawakan asal Partai Gerindra itu. (nal/fid)