Hasbullah.

MASAMBA, TEKAPE.co - Pemerintah secara resmi merilis Peraturan Pemerintah Atau PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Dengan diberlakunya PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru terdapat beberapa perubahan yang fundamental terkait aturan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Hasbullah SPd MPd, menyampaikan, Perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru, ada beberapa yang menjadi poin penting.

"PP ini harus disosialisasikan kepada semua kepala sekolah dan guru yang selama ini belum memahami tugas dan pokok," ujarnya, Selasa 13 Juni 2017.

Beberapa perubahan sesuai PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru antara lain:

1. Terkait beban kerja guru PNS, minimal 24 jam, maksimal 40 jam.

2. Terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Kepala Sekolah tidak perlu mengajar.

3. Dalam hal guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi.

Pemindahan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di Daerah Khusus.

Dalam Pasal 66 ayat (l) Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualilikasi akademik S-l/D-IV, tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik, dapat memperoleh Sertifrkat Pendidik melalui pendidikan profesi Guru.

(2) Pendidikan profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Pendidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan antara lain meliputi :

1. Ketersediaan Guru dan tenaga kependidikan yang merata, dengan cara:

Meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu Guru secara efektif dan elisien.

Mengawasi proses pengangkatan Guru didaerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah.

Serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPIK dengan rencana penyediaan Guru di daerah.

2. Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan, dengan cara:

Meningkatkan kualifikasi Guru dan tenaga kependidikan, memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengitegrasikan dengan sistem Sertifikasi.

Menerapkan sistem penilaian kinerja Guru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan. Meningkatkan kompetensi Guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menyelaraskan kurikulum pendidikandan pelatihan Guru dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Memperkuat kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Guru, kepala satuan pendidikan, pengawas dan Masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.

Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Memperbaiki sistem penyaluran Tunjangan Profesi. Dan memperbaiki sistem karir, penghargaan, dan perlindungan Guru dan tenaga kependidikan. (jsm)

Hasbullah, saat ini tengah mengikuti Latihan Kepemimpinan Tingkat (Latpim) III di Badan Pengembangan SDM, di Twin Plaza Hotel Jakarta.

Wali Kota Palopo saat upacara hari lahir Pancasila. (ft:hms-hendra)

PALOPO, TEKAPE.co - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila, Kamis 1 Juni 2017, di Lapangan Gaspa Kota Palopo, Sulsel.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Palopo, H Muhammad Judas Amir, membacakan sambutan seragam Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Dalam sambutan tertulis presiden, dijelaskan, Pancasila merupakan  hasil dari satu kesatuan  proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal l Juni 1945, yang dipidatokan Ir Sukarno,  Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.

"Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh  pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita," ujarnya.

Harus diingat, lanjut dia, bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas  sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan  dan golongan bersatu padu membentuk  Indonesia. Itulah  kebhinneka tunggal ika-an.

"Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita  sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita.  Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong," ujarnya.

Ia menyebutkan, bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui  oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut.

"Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur  di tengah kemajemukan," katanya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustaz, pendeta, pastor, bhiksu,  pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi,  TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.

Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus  ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan  yang Anti Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti  bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia," tegas Presiden, yang dibacakan Wali Kota Palopo.

Sekali lagi, Presiden mengajak untuk menjaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan. "Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi  kemajuan Indonesia," imbaunya. (hms)

Utami Ningsih Darwis.

PALOPO, TEKAPE.co - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dijadwalkan akan melaksanakan Kongres XIX, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, 15 - 21 Mei 2017.

Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (Kopri) Komisarit Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Utami Ningsih Darwis, menginginkan agar kongres tersebut bukan hanya membicarakan pemilihan ketua umum PMII saja. Namun yang paling krusial menurutnya adalah, PMII harus fokus membicarakan pengawalan kaderisasi.

"Kongres merupakan wadah tertinggi untuk sahabat-sahabat merumuskan proses pengawalan kader. Jangan hanya berfokus kepada pemilihan ketua pengurus besar saja," saran Utami, yang juga mahasiswi Fisip Unanda ini.

Ia juga menambahkan, proses pengawalan kader selalu menjadi bahan diskusi di tingkatan komisariat, yang jarang diakomodir oleh pengurus besar. Sedangkan tingkatan komisariat merupakan level dasar pengawalan kaderisasi di PMII.

Selain itu, ia juga mengatakan, arus globalisasi saat ini sangat mempengaruhi prilaku dan moralitas seseorang. Demokrasi selalu menjadi sistem dengan pengertian paradoks, lemahnya pengewejatan 'ahlussunnah wal jama'ah' bagi para kader-kader, merupakan permasalahan serius yang harus dibahas di forum tertinggi tersebut.

"Kami berharap bahwa, KONGRES nanti, dapat melahirkan rekomendasi yang pas buat proses pengawalan kaderisasi. Hari ini banyaknya organisasi yang hendak merubah falsafah Kebhinnekaan dan anti Pancasila, seharusnya juga menjadi pokok pembahasan. Sejatinya, PMII adalah benteng terakhir Keutuhan NKRI dan sebagai benteng Agama Islam yang memiliki kultur keindonesiaan," ujarnya.

Dalam kongres di Palu nanti, rencananya akan dihadiri dari seluruh kader dan anggota beserta alumni PMII se nusantara, dan yang rencananya akan dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo.

Sekedar diketahui, PMII merupakan organisasi mahasiswa yang dilahirkan oleh beberapa aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) pada 17 April 1960 silam. PMII yang selalu berjalan beriringan dengan NU dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. (lang)

Baharuddin Djafar.

LUWU, TEKAPE.co - Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Belopa, Luwu, Baharuddin Djafar, mengaku kecewa dan menyayangkan sikap pemerintah, yang membubarkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, pemberhentian seluruh kegiatan HTI, tidak didahului peringatan atau teguran.

Baharuddin, saat ditemui di Pondok Pesantren Hidayatullah, Belopa, Luwu, Sulsel, Selasa 9 Mei, menyebutkan, keputusan yang diambil Pemerintah ini sebagai upaya mematikan syiar Islam dan dakwah.

"Jika kemudian ada kegiatan dakwah HTI yang dianggap menyimpang atau mengancam keutuhan NKRI, harusnya diberi teguran, coba kita lihat aturan dalam ormas seperti apa," kata Baharuddin.

Tudingan jika HTI akan mendirikan negara Islam atau khilafah, merupakan penilaian yang keliru dalam memaknai sistem dakwah yang dilakukan HTI.

Dia memberi contoh, saat Hidayatullah mulai melakukan kegiatan dakwah, juga mendapat banyak penolakan bahkan akan ditutup. (ham)

Foto bersama Djuli Mambaya (paling kanan) di miniatur rencana pembangunan patung Yesus. (ist)

PAPUA, TEKAPE.co - Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Djuli Mambaya, telah menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan rencana pembangunan Patung Yesus Kristus, di wilayah Kayu Batu , Jayapura, Papua, yang sempat terkendala selama 5 Tahun.

Putra Toraja, Sulsel, ini mengaku, mengalokasikan sebesar Rp500 miliar di APBD Provinsi Papua. Pembangunan situs wisata rohani ini ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua.

Pemprov Papua kini semakin dimatangkan perencanaannya, dengan melibatkan tokoh masyarakat pemilik hak ulayat, anggota Komisi IV dan V DPRD Papua, berbagai Denominasi Gereja, para Kepala Distrik, dan Kepala Kampung di Jayapura.

Djuli Mambaya, menjelaskan, dirinya telah bertekad untuk menuntaskan pembangunan Patung Yesus Kristus Tanah Papua, setinggi 42 meter, yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Lokasi Patung Yesus akan menempati tanah seluas 6 hektar di daerah Kayu Batu. Rencananya, akan dilengkapi lift sampai ke atas bagian patung, sehingga para wisatawan dapat melihat pemandangan dari bagian mata Patung Yesus.

Selain itu di area Pariwisata Patung Yesus Kristus, akan disediakan counter-counter untuk berjualan souvenir khas Patung Yesus, sehingga masyarakat setempat dapat menikmati manfaat adanya Patung Yesus ini.

"Patung Yesus ini akan menjadi simbol kebhinekaan di Tanah Papua untuk memperingati Injil masuk Papua, dan juga rasa saling menghargai sesama umat beragama, sehingga tercipta keharmonisan dari Sabang sampai Merauke. Untuk itulah, saya mengajak semua pihak untuk terus saling menghormati dan saling membangun demi kejayaan NKRI,“ tandasnya, yang dikutip dari situs MCWnews. (***)

WAJO, TEKAPE.co - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo, Rabu 19 April 2017.

Pembangunan bendungan tersebut on progress dan sesuai yang diharapkan. Saat ini, progres pembangunan sudah mencapai 53 persen.

Bendungan Passeloreng sudah memasuki tahapan baru, dimana telah dilakukan pengalihan aliran Sungai Gilireng ke dua unit terowongan yang telah dibuat. Tujuan pengalihan itu agar bangunan utama bendungan sudah bisa dikerjakan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan, saat ini waktunya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di segala pihak. Termasuk pembangunan bendungan, karena akan mendorong aktifitas ekonomi masyarakat.

"Pengalihan aliran sungai itu merupakan langkah pertama pengerjaan Bendungan Passeloreng. Pembangunan bendungan ini cukup cepat dibanding pengerjaan salah satu bendungan di daerah lain yang progresnya hanya 12 persen," kata Basuki.

Ia membeberkan, progres pembangunan Passeloreng sudah 53 persen. Jika progresnya terus seperti ini, ia optimistis bisa selesai tahun 2018, lebih cepat setahun dari target yang ditentukan.

"Tahun depan akan dibangun 49 bendungan baru di seluruh tanah air. Salah satunya adalah Bendungan Pamukkulu yang terletak di Kabupaten Takalar," ungkapnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang - Pompengan, Agus Setiawan, menjelaskan, pembangunan Bendungan Passeloreng dimulai sejak 2016 lalu, dilaksanakan secara multiyears.

Proyek ini sudah dikerjakan sekitar 1,5 tahun. Progres pembangunan hingga saat ini sudah sekitar 45 persen, dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan Bumi Karsa.

"Total anggaran pembangunan berkisar Rp 701 miliar. Sementara yang sudah terserap atau digunakan hingga saat ini sekitar Rp 300 miliar," urainya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pembangunan bendungan Passeloreng akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Selain sebagai pengendali banjir, juga akan menjadi penyedia air baku dengan kapasitas tampungan sekitar 138 juta meterkubik dengan tinggi bendungan 44,5 meter.

Saat ini, juga masih dilakukan pengusulan review RTRW terkait kawasan hutan sebagai bagian dari tahapan proses pelepasan kawasan hutan.

"Saat ini masih menunggu peninjauan tim terpadu yang berencana datang 27 April mendatang," kata Syahrul. (hms)

Pengukuhan jajaran pengurus DPP GPND.

JAKARTA, TEKAPE.co - Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem (GPND), Prananda Surya Paloh, melantik jajaran pengurus DPP GPND, Senin 17 April 2017, di Gedung Joeang ’45, Jakarta.

Prananda, dalam pidatonya, mengajak para pemuda untuk menjaga ingatan kolektif atas sejarah perjuangan bangsa, dan berusaha mewarisi semangat revolusioner para Pemuda Menteng 31.

Oleh karena itu, dipilihnya Gedung Joeang ’45 sebagai tempat pelantikan adalah untuk menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan Restorasi Indonesia memiliki garis genealogis dengan arah revolusi Indonesia.

Selain itu, di hadapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menghadiri acara tersebut, Prananda mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kaum muda Indonesia saat ini terjangkiti gejala 'political menopause.'

"Hal ini bisa bermakna ganda. Pertama, kaum muda kita apolitis dan abai pada problem kebangsaan kontemporer. Kedua, para pemuda yang berpolitik namun di pikirannya hanya soal jabatan dan kekayaan semata,” ungkap Prananda.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengajak para pemuda untuk melahirkan karya-karya maju dan progresif, agar tidak terjangkiti 'political menopause.'

“Anda yang penulis, ayo tulis buku. Anda yang sineas, ayo produksi film-film yang mencerdaskan. Anda yang entrepreneur, ayo kembangkan industri rakyat. Anda yang petani, ayo kembangkan sektor agraria kita,” serunya.

Lebih lanjut Prananda juga menegaskan, GPND siap menjadi wadah bagi para pemuda. Dia bahkan optimistis organisasi kepemudaan yang dipimpinnya saat ini, mampu memenangkan hati para pemuda Indonesia dalam Pemilu 2019 nanti dengan target 15 juta pemilih dari kalangan pemuda.

"Saya optimistis dengan modal yang sudah ada kita bisa menjadi tiga besar partai pemenang Pemilu 2019,” tandasnya.

Pelantikan ini dilakukan setelah melangsungkan Kongres I Garda Pemuda Nasdem (GPND) di Hotel Mercure Ancol 12-13 Februari 2017, lalu.

GPND adalah organisasi sayap kepemudaan dari Partai NasDem yang kini dipimpin oleh Prananda.

Sejak berdiri pada 2011, GPND telah melakukan berbagai kegiatan baik yang bersifat sosial maupun politik.

GPND juga menjadi salah satu pilar pencapaian Partai NasDem dalam Pemilu 2014 lalu dengan meraup lebih dari 8 juta pemilih. (Rilis)

KENDARI, TEKAPE.co - Setelah tiga tahun menunggu, akhirnya Pengurus Cabang (PC) Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Raya, menggelar deklarasi dan Musyawarah Cabang (Muscab) PC IPMIL Raya Sultra, di Ballrom Hotel Grand Putri Wisata, Kota Kendari, Minggu 9 April 2017.

Kabid Hukum dan HAM PB IPMIL Raya, Arwan Haspri, saat menghadiri acara tersebut, mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh Mahasiswa asal Tana Luwu yang berada di Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Saya mewakili Ketua PB IPMIL, sangat apresiasi mahasiswa Luwu Raya di Sultra yang siap bekerja keras untuk kegiatan ini, selama tiga tahun menanti akhirnya bisa deklarasi," katanya.

Sementara itu, Karateker PC IPMIL Sultra, Ashary menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih terfokus untuk menyelesaikan administrasi terkait jumlah mahasiswa asal Luwu Raya yang merantau di Sultra.

"Untuk saat ini, kita fokus dulu di perampungan data wija to Luwu yang berada disini, sebab masih banyak yang belum kita data," tuturnya.

Kegiatan ini juga dihadiri mantan Sekjend PP IPMIL Raya 1983, Haryanto, Ketua KKL Raya Sultra dan para dewan senior asal Luwu Raya. (Rilis)

Arum Spink.

SURABAYA, TEKAPE.co - Hasil pantauan Media Research Center (MRC), salah seorang anggota DPRD Fraksi Partai NasDem Provinsi Sulsel, Arum Spink, berhasil menembus sepuluh besar, paling aktif se Indonesia dalam mempublikasikan kinerjanya ke publik.

Dari 1364 legislator di semua tingkatan se Indonesia, Arum Spink, anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Bulukumba-Sinjai ini berhasil menempati posisi kesembilan secara nasional.

Hal itu terungkap pada sesi evaluasi dua tahun perjalanan Fraksi NasDem pada acara Konsolidasi Fraksi NasDem se Indonesia di Surabaya.

Dalam evaluasi tersebut, disajikan hasil kinerja 1364 anggota DPRD dari fraksi Nasdem se Indonesia, baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemampuan anggota fraksi dalam menyampaikan kinerjanya ke publik dan berkomunikasi melalui media massa.

Media Research Center (MRC), dipercaya DPP NasDem melakukan tracking terhadap semua legislator  partai besutan Surya Paloh tersebut.

Koordinator MRC, Asep Sudarmono, mengungkap sejumlah nama-nama yang terjaring sebagai legislator fraksi NasDem. Penelusuran ini dilakukan selama tujuh bulan.

Mantan wartawan ini juga menjelaskan bahwa indikator yang digunakan dalam memberikan nominasi ini adalah pemberitaan media elektronik, cetak, dan online.

"Mereka yang terekam adalah mereka yang intens menpublikasikan kinerjanya pada publik yang tertangkap media," ujarnya.

Dari data yang diperoleh, salah satu anggota DPRD Fraksi Partai NasDem Provinsi Sulsel berhasil menembus sepuluh besar.

Arum Spink, anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Bulukumba-Sinjai menempati posisi kesembilan secara nasional dari 1364 legislator semua tingkatan.

Mantan ketua KPUD Bulukumba ini berhasil menyisihkan sejumlah nama-nama anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Fraksi Partai NasDem se Indonesia.

Sementara khusus untuk level anggota DPRD Provinsi, Pipink, sapaan akrab Arum Spink, berhasil menempati posisi nomor 2 setelah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bestari Barus, yang menempati posisi pertama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Sulsel, Rusdi Masse, menyatakan kebanggaannya atas capaian tersebut.

Disebutnya, publikasi ini penting untuk memacu kinerja legislator-legislator fraksi NasDem lainnya, agar semakin berbuat lebih baik kepada masyarakat, terkhusus konstituen di dapilnya masing-masing.
"Yang lebih terpenting bahwa bagaimana bersinergi dan memanfaatkan media agar kinerjanya terukur dan jelas. Politisi tanpa media, itu akhirnya tidak ada artinya," ungkap Bupati Sidrap ini.

Menurutnya, tidak mudah bisa menempati posisi itu. Bisa bersaing dan mengungguli sejumlah anggota DPR RI. "Kita banggalah. Pipink pantas mendapat posisi tersebut," tegasnya.

Ketua Bappilu DPP Partai NasDem, yang juga mantan PLT Ketua DPW NasDem, Jeanette Sudjunadi mengatakan kekagumannya atas prestasi Arum Spink, yang sukses masuk dalam nominasi tersebut.

"Luar biasa kamu ya, bisa masuk dan bersaing tokoh-tokoh nasional," ungkap Janet, kepada Arum Spink.

Menanggapi masuknya nominasi ini, Arum Spink hanya tertawa kecil. Dianggapnya ini adalah bonus atas kinerja yang telah ditunjukkan.

"Saya juga nggak percaya. Ini kebetulan saja. Terima kasih deh buat teman-teman jurnalis yang telah membantu selama ini," ungkapnya, merendah.

Dari 20 nama-nama yang dinominasikan, ada Akbar Faizal di urutan 2 dan Syahruddin Alrif di urutan 19. Sementara untuk kinerja Fraksi, Fraksi NasDem Sulsel menempati posisi ke empat secara nasional.

Kegiatan konsolidasi Fraksi NasDem se Indonesia digelar di Imperial Ballroom Pakuwon Surabaya Jawa Timur. Dilaksanakan mulai tanggal 20-23 Maret 2017. Acara ini dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh. (rilis)

Rombongan Nasdem Sulsel di Surabaya.

SURABAYA, TEKAPE.co -- Rombongan DPW NasDem Sulawesi Selatan tampak kompak dengan corak baju yang khas, saat menghadiri konsolidasi Fraksi Partai NasDem se Indonesia, di Surabaya, Selasa 21 Maret 2017.

Seragam rombongan dari Nasdem Sulsel tampak beda. Ada perpaduan abjad lontara khas Sulsel dengan lamban Nasdem. Melihat hal itu, Wakil Ketua Bidang OKK DPP NasDem, Jeanette Sudnuaji, di sela-sela acara, memberikan pujian kepada rombongan NasDem Sulsel.

Mantan Plt Ketua DPW NasDem Sulsel ini, memuji kreatifitas Rombongan NasDem Sulsel yang datang dengan ciri khas NasDem, tapi tetap menunjukkan karakter lokal bugis Makassar. Diantara yang Jenet puji itu adalah pakaian seragam rombongan.

Dinilainya, tulisan lontara yang memenuhi di baju rombongan, dipadu warna biru dan bercampur warna orange sebagai desain yang kreatif.

"Ini NasDem bercitarasa Sulsel. Tulisan lontara dipadu warna NasDem. Pokoknya keren deh. Sulsel memang jempol," ungkap salah satu pendiri Metro TV itu.

Mendapat pujian dari pengurus DPP, Ketua DPW NasDem Sulsel, H Rusdi Masse, menyampaikan apresisasi. Rusdi menyebut hal tersebut sebagai upaya menunjukkan kinerja.

"Kita tidak melulu bekerja hal-hal tekhnis konsolidasi dan pemenangan. Hal-hal berbau kreatifitas pun kita eksplore. Mengangkat nilai-nilai lokal dalam berpakaian adalah 'local wisdom' yang harus tetap kita peliahara. Terima kasih pujiannya Bu Janet," tuturnya.

Terpisah, Ketua bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Nasdem Sulsel, Arum Spink, dalam rilisnya yang diterima awak media, mengungkapkan, kegiatan konsolidasi ini adalah rutinitas tahunan fraksi NasDem se Indonesia dalam mengevaluasi kinerja anggota DPR, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota.

Rencananya, tahun depan, kegiatan yang sama akan dilaksanakan di Makassar. Seluruh fraksi menurut Arum, wajib menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun. Dimulai dari sejumlah kinerja personal sampai pendampingan dan sejumlah masalah-masalah masyarakat yang diperjuangkan.

"Bahkan, pansus-pansus yang diikuti setiap anggota dewan pun harus dilaporkan," jelas mantan ketua KPUD Bulukumba ini.

Acara konsolidasi ini dilaksanakan di Hotel Imperial Pakuwon Surabaya Jawa Timur, dimulai 20 - 23 Marer 2017. (rilis)

Foto bersama Camat Telluwanua bersama para lurah di Pemkot Surabaya.

SURABAYA, TEKAPE.co - Seluruh lurah dan camat se Kota Palopo, Sulsel, belajar ke Pemerintah Kota Surabaya Provinsi, Jawa Timur, Senin 13 Maret 2017.

Rombongan dari Kota Palopo ini diterima Asisten Pemerintahan Sekretariat Surabaya Yayuk Eko Agustin Wahyuni SH Msi, di ruang rapat Wali Kota Surabaya, di Balai Kota Surabaya.

Kunjangan kerja ini dipimpin Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Palopo Jamalluddin Nuhung, didampingi Staf Ahli Pemerinrahan dan Pemberdayaan Masyrakat Dr H Suyuti, Asisten Pemerintahan Burhan Nurdin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo Asir Mangopo, dan beberapa Kepala Bagian Sekretariat Kota Palopo.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Surabaya, Yayuk Eko Agustin Wahyuni SH Msi, dalam sambutanya, berterimah kasih kepada Pemerintah Kota Palopo yang telah memberikan kepercayaan Kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut Yayuk, Kota Surabaya dengan Kota Palopo hampir mempunyai kesamaan dalam hal penerapan Informasi Tekhnologi (IT). Di Surabaya, kata dia, untuk pelayanan perizinan 159, telah menerapkan sistim online.

"Untuk mempermudah akses informasi, maka setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dilengkapi internet. Dengan adanya internet di setiap RT/RW, maka  memudahkan untuk melakukan musrengbang," ujarnya.

Ia menyebutkan, penyampain aspirasi untuk tingkat RT/RW, sudah tidak lagi dilakukan 'face to face' atau tatap mukan, tapi cukup disampaikan lewat Akses internet atau secara online.

Sementara itu, Sekkot Palopo, H Jamaluddin Nuhung, menyampaikan tujuan kunjungan tersebut, yakni bagaimana belajar tentang pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kota Surabaya.

"Alasan memelih Surabaya karena Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Kelebihan yang tidak di miliki dengan kota lain yang ada di Indonesia," ujarnya. (hms)

Rombongan Pemkot Palopo saat diterima di Pemkot Surabaya. (foto2:humas-Hendra)

Prananda Surya Paloh.

JAKARTA, TEKAPE.co - Putra Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang kini duduk sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Prananda Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, dalam Kongres I, di Mercure Hotel Ancol, 12 - 13 Februari 2017.

Prananda Surya Paloh, dalam pidato singkatnya dihadapan peserta kongres,  mengingatkan kembali pesan Bung Karno untuk menjaga spirit 'Tat Twam Asi' (aku adalah engkau, engkau adalah aku). 

Ia menjelaskan, 'Tat twam Asi' sendiri adalah ajaran kesusilaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan persaudaraan. Hal ini penting untuk menjaga kebhinekaan. 

"Dengan semangat atas nama kemajemukan dan keragaman, Pemuda NasDem harus menjadi garda terdepan mengawal kebinnekaan dan persatuan bangsa." ungkapnya. 
Wakil ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI ini juga mengajak pemuda untuk menyusun program pembangunan desa sebagai bentuk keteladanan di tengah rakyat. 

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menaruh harapan besar terhadap Garda Pemuda Nasdem.

"Sebagai inisiator Partai NasDem, saya menaruh harapan lebih kepada Pemuda NasDem. Tugas kita sebagai kader partai politik, bukan hanya perkara mengejar kekuasaan dan kehormatan segelintir orang, yang utama dalam politik adalah kerelaan untuk mengabdi, membangun politik dengan spirit ideologi serta politik yang penuh moralitas," tegas Surya Paloh. (rilis)

JAKARTA, TEKAPE.co - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, memimpin langsung serah terima jabatan (sertijab) enam Kapolda se Indonesia, Jumat (16/12/16), di Rupattama Mabes Polri.

Dua jabatan Kapolda yang resmi berganti adalah Kapolda Sulawesi Selana (Sulsel) dan Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar).

Kapolda Sulsel, yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Dr Anton Charliyan, M.P.K.N, resmi digantikan Irjen Pol Drs Muktiono, SH, MH.

Seentara Kapolda Sulbar, yang sebelumnya dijabat Brigjen Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto, M.Si, resmi dijabat Brigjen Pol Drs Nandang, MH.

Berikut nama Kapolda yang melakukan sertijab di Mabes Polri, yang dirilis fanpage resmi Divisi Humas Mabes Polri, Jumat pagi.

1. Kapolda Sumsel
Pejabat lama : Irjen Pol. Drs. Djoko Prastowo, S.H., M.H
Pejabat baru : Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si

2. Kapolda Jabar
Pejabat lama: Irjen Pol. Drs. Bambang Waskito
Pejabat baru: Irjen Pol. Dr. Anton Charliyan, M.P.K.N

3. Kapolda Sulut
Pejabat lama: Irjen Pol. Drs. Wilmar Marpaung, S.H.
Pejabat baru: Irjen Pol. Drs. Bambang Waskito

4. Kapolda Sulsel
Pejabat lama : Irjen Pol. Dr. Anton Charliyan, M.P.K.N
Pejabat baru : Irjen Pol. Drs. Muktiono, S.H., M.H

5. Kapolda Papua Barat
Pejabat lama : Brigjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M
Pejabat baru : Brigjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si

6. Kapolda Sulbar
Pejabat lama : Brigjen Pol. Drs. Lukman Wahyu Hariyanto, M.Si
Pejabat baru : Brigjen Pol. Drs. Nandang, M.H. (hms)

Firmansyah Perkesi.

WAJO, TEKAPE.co - Program sejuta kantong air yang dicanangkan Bupati Wajo, H Andi Burhanuddin Unru (Abur), menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, Jokowi berencana akan mengadopsi program tersebut menjadi program nasional.

Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau langsung program sejuta kantong air di Kabupaten Wajo, pertengahan Januari 2017 nanti.

Kepala Dinas PSDA Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, Jumat 9 Desember 2016, menuturkan, kedatangan Presiden Jokowi tersebut adalah untuk meninjau kantong-kantong air yang ada di Wajo. 

"Program Pak Bupati, yakni sejuta kantong air, menarik perhatian Presiden Jokowi. Rencananya akan dijadikan program nasional. Makanya, beliau rencananya akan kunker ke Wajo pertengahan Januari 2017 nanti. Namun tanggalnya belum ditentukan. Presiden Jokowi akan meninjau kantong-kantong air, terkait perkembangan program sejuta kantong air, yang dicanangkan Bupati Wajo," jelasnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada 3.000 kantong air di Wajo yang telah dibuat, baik itu berupa embun, bor, normalisasi sungai, dan jenis lainnya. Program sejuta kantong air ini yang menjadi prioritas adalah daerah yang memang tidak punya sumber air, seperti sungai. Tapi daerah yang hanya mengandalkan air hujan. (ambo tang)

Massa KAMMI saat mendatangi DPRD Palopo.

PALOPO, TEKAPE.co -- Gelombang desakan untuk menahan tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggelora sampai ke daerah.

Pada aksi bela Islam III di Kota Palopo, dua kelompok mahasiswa di Palopo menyerukan desakan sama yang dituntut jutaan massa yang kumpul di bundaran HI Jakarta, Jumat 2 Desember 2016. 

Dua kelompok mahasiswa yang ikut aksi 212 yang digelar serentak di beberapa titik di Indonesia, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo.

Massa KAMMI dan HMI datang tidak bersamaan di kantor DPRD Kota Palopo. Mereka membawa atribut dan bendera organisasi masing-masing, namun keduanya satu tuntutan, medesak polisi untuk menahan Ahok. 

"Kasus ini juga sudah pernah terjadi di Bali, dan pelaku tersebut langsung ditangkap. Tapi kenapa tidak untuk Ahok?" teriak salah satu orator HMI. 

Massa KAMMI diterima Wakil Ketua I DPRD Palopo Aziz Bustam, yang juga anggota Fraksi Gerindra, dan massa HMI diterima Ketua DPRD Palopo Harisal A Latief, anggota fraksi Golkar.

DPRD Palopo memperlihatkan bukti surat dari Mensesneg, yang intinya menyampaikan kasus Ahok akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. (del)

PDM Kota Makassar, Nurdin Massi.

MAKASSAR, TEKAPE.co -- Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Makassar Drs Nurdin Massi, M.Pd.I, menegaskan, pihaknya tidak menginstrusikan tapi juga tidak melarang warga Muhammadiyah Kota Makassar untuk turun melakukan aksi unjuk rasa, terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang rencananya berlangsung Jumat 2 Desember 2016.

“Muhammadiyah itu tidak menganjurkan anggotanya turun berdemostrasi, tapi juga tidak melarang karena demostrasi itu hak warga Negara,” ujar Nurdin, Selasa 29/11/2016.

Nurdin menambahkan, Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, dan tulisan secara bebas dan bertangggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terkait masalah demostrasi saya serahkan kepada mereka, Negara ini memiliki landasan undang Undang jelas yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pesan saya yang ikut berdemostrasi hendaklah menyampaikan aspirasi secara demokratis dan juga menjungjung tinggi akhlakul karimah,” tandasnya.

Nurdin menegaskan, bahwa Muhammadiyah Kota Makassar tidak turun secara kelembagaan, dan apabila ada pihak pihak tertentu yang menyeret nama lembaga, maka hal tersebut tidak benar. Meski demikian dia tetap berharap agar Ahok segera ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka. 

Sementara itu salah satu warga Muhammadiyah Syahrul, menyambut positif pernyataan PDM Kota Makassar yang memberikan kebebasan pada anggotanya menyikapi kasus Ahok. “Kami bersyukur karena diberikan kebebasan menyikapi kasus ini,” ungkapnya. (Ridwan)

Tersangka AK saat diserahkan ke Kejari Palopo. (foto:hms)

PALOPO, TEKAPE.co - Tersangka kasus pemerkosaan dan percobaan pembunuhan, Abdul Kadir (AK) (48 tahun), kini sudah resmi jadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo. Ia telah dilimpahkan ke Kejari Palopo, Jumat 18 November 2016, sekira pukul 09.30 wita.


Baca Juga: Usai Coba Memperkosa, Oknum PNS Palopo Sekap Stafnya


Polres Palopo, melalu Unit Reskrim Polres Palopo telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, tersangka AK, dalam perkaran tindak pidana Percobaan pembunuhan dan pemerkosaan Ke Kejaksaan Negeri Palopo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 subsidair pasal 285 subsidair lagi pasal 289 Jo pasal 53 KUH Pidana.

Kasubag Humas Polres Palopo, AKP Bustang, menyebutkan, berkas perkara dari tersangka AK sudah dinyatakan P21 oleh jaksa, sehingga ia dilimpahkan ke Kejari. "Tersangka sudah diserahkan ke Kejari," ujarnya. (hms)

PSM vs Persiba di Stadion Balikpapan.

BALIKPAPAN, TEKAPE.co -- PSM Makassar mampu meraih poin penuh di kandang lawan, Persiba Balikpapan, dengan skor 2-0, pada laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) Sabtu, 05/11/2016.

Pada awal babak pertama, tim tamu Persiba Balikpapan mendikte Tim Juku Eja dengan permainan umpang pendek. Sedangkan PSM bermain defence (bertahan) sesekali melakukan serangan balik. 

Tanda-tanda kemenangan PSM mulai terlihat pada menit 26, permainan kombinasi yang melibatkan Tibo, M Rahmat, dan Ridwan Tawainella nyaris mengoyak gawang Persiba yang dijaga Yoewanto Stya Beny. 

Permainan counter attack alias serangan balik, yang dianut Juku Eja terbukti ampuh. Itu setelah Tibo memecah kebuntuan menit 34  menerima umpang panjang Ridwan Tawainella, bola ditahan dada dan melakukan akselerasi melewati pemain belakang Persiba sebelum melesatkan bola disisi kiri gawang Yoewanto Stya Beny. Skor berubah menjadi 1-0 untuk tim Juku Eja.

Memasuki babak kedua, serangan Beruang Madu semakin genjar untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa kali mengancam gawang yang dikawal Saiful, namun tak satupun peluang berhasil dikonfersi menjadi gol.

Mendapatkan tekanan bertubi-tubi, justru PSM berhasil keluar dari pressure dan menggadakan keunggulan. Kali ini M Rahmat menjadi mimpi buruk bagi Persiba setelah golnya di menit 59 mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Gol M Rahmat menjadi penutup laga, sekaligus medongkrak PSM Makassar naik satu strip ke posisi 9. Sedangkan Persiba terpaku di posisi 12. (Ridwan)


Berikut susunan pemain kedua tim yang diturunkan :

Tim Asuhan Jaino Matos (Persiba Balikpapan) :

• Yoewanto Stya Beny
• Fengky Turnando
• Absor Fauzi
• Asep Budi Sansoto
• Dirkir Kohn Glay
• Hanif Abdurrauf
• Abdul Aziz
• Asnawi Mangku Alam
• Gideon Way
• I Gusti Rustiawan
• Shohei Matsunaga.

Tim Asuhan Roberts Rene Alberts (PSM Makassar) : 

• Syaiful
• Ridwan Tawainella
• Kwon Jun
• Ronald Hikspoors
• Wasyiat Hasbullah
• Rasyid Bakri
• Willem Jan Pluim
• M Rahmat
• Titus Bonai
• Muchlis Hadi Ning Syaifullah. (**)

Ilustrasi. (foto: net)

SAMARINDA, TEKAPE.co -- Misi balas dendam PSM Makassar, atas Pusamania Borneo FC tidak dapat  terwujud, setelah di stadion Segiri Samarinda, PSM ditekuk dengan skor telak yakni 4-1 dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship, Jumat 21/10/2016. Sebelumnya PSM menyerah di stadion Andi Matalatta 1-2 pada putaran pertama.

Babak pertama, Borneo Fc langsung tancap gas dan mengurung pertahanan PSM dengan ball possesions. Peluang Borneo FC lahir pada menit keenam, memanfaatkan kesalahan penjaga gawang Denny Marcel yang tidak sempurna melakukan sepakan gawang, sehingga berhasil direbut Terens Muhini. 

Namun sepakannya menyamping di sisi kanan gawang denny. Justru PSM mampu merubah papan skor menit ke-11 setelah Rasyid Bakri, menggiring bola dari tengah berhasil mengeco penjaga gawang Borneo Fc, Muhammad Ridho, yang diakhiri umpan kepada eks pemain timnas U-19 Muhklis Hadinin yang berhasil mengkonfersi menjadi gol skor 1-0 untuk PSM. 

Laskar Ayam Jantan nyaris menggadakan keunggulan melalui Ridwan Tawainella, pada menit ke-15, namun dianggap offside oleh wasit. Tertinggal 0-1 Borneo Fc menampilkan permainan keras menjurus kasar dan memaksa wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Borneo FC, Gerald Pangkali dan Gavi Kwan.

Awal babak kedua, insiden kontak fisik yang melibatkan Hisyam Tolle (PSM) dan Gerald Pangkali (Borneo Fc) mewarnai jalannya pertadingan, dan memaksa wasit mengeluarkan kartu merah kepada kedua pemain tersebut. 

Menit ke 60 Borneo Fc berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Flavio Junior, yang bersaran di sisi kanan gawang Deny Marcel. Flavio Junior mengubur misi balas dendam PSM, setelah tendangan bebas keduanya dari posisi sama menghujam deras di sisi kiri gawang Deny Marcel pada menit 67. 

Terens Muhini, menggadakan keunggulan Borneo Fc menjadi 3-1 pada menit 74 setelah berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain belakang PSM. Eksekusi pinalti Flavio Junior, di penghujung laga, sekaligus hetrick pertamanya selama berkostum Borneo Fc sekaligus. Dari hasil tersebut, Pusamania Borneo FC, berhasil merengsek ke posisi 7. Sementara PSM turun satu tingkat ke posisi 9. 

Pada laga tersebut, PSM Makassar menurunkan pemainnya, yakni Deny Marcel, Ardan Aras, Kwon Jun, Wasyiat Hasbullah, Hisyam Tolle, Rasyid Bakrie, Ridwan Tawainella, Ronald Hikpoors, Zulvin Zamrun, Muchlis Hadi, dan Titus Bonai.

Untuk pemain cadangan PSM, yakni Syaiful, Hendra Wijaya, Reva Adi Utama, Syamsul Chaeruddin, dan M Rahmat.

Sementara untuk pemain Pusamania Borneo FC, yakni Muhammad Ridho, Zulkifli Syukur, Leonard Tupahamu, Jad Noureddine, Firly Apriansyah, Flavio Beck Junior, Gerald Rudolf Pangkali, Ponaryo Astaman, Terens Puhiri, Edilson Tavares, dan Pedro Javier Velazquez.

Di posisi cadangan, yakni Nadeo Argawinata, Sandi Darma Sute, Gavin Kwan Adsit, Sultan Samma, Hendra Ridwan, Rachmat Latief, Rifal Lastori. (Ridwan)

Demonstran saat melakukan orasi di DPRD Kota Palopo.

PALOPO, TEKAPE.co - Seratusan mahasiswa Kota Palopo yang tergabung dalam Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia 'Aliansi Mahasiswa Menggugat' kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kamis (20/10).

Gerakan aksi damai Mahasiswa ini digelar serentak secara nasional yang dilakukan diseluruh penjuru Indonesia, termasuk di Kota Palopo. Mahasiswa menilai, jika semenjak kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah tercatat 71 tahun, mulai dari zaman Presiden RI pertama, Soekarno, hingga Presiden ketujuh, Joko Widodo, Indonesia belum merasakan kemerdekaan seutuhnya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945.

Untuk itu, rakyat Indonesia patut untuk mengevaluasi kinerja Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI, Jokowi-JK. Karena mahasiswa menilai, ternyata pemerintahan Presiden selama ini tidak sesuai dengan prinsip Good Goverment dan komitment dengan janji-janji saat kampanye.

Maka dari itu mahasiswa memberikan evalusi terhadap 11 program Pemerintah Presiden RI, mulai dari pembangunan Nasional, Kedaulatan pangan dan perdagangan Internasional, BUMN dan keuangan Negara, kemandirian energi dan lingkungan hidup, pertahanan keamanan, pendidikan SDM, agama (sosial dan budaya), kemiskinan, hukum, ekonomi, dan agraria.

Karena kesebelas persoalan ini membuat seluruh lembaga Mahasiswa yang tergabung dalam sioposium Nasional Mahasiswa Indonesia resah dengan kondisi Negara Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden RI, Jokowi-JK.

Adapun lembaga mahasiswa yang tergabung dalam Siomposium Mahasiswa Nasional Indonesia, yang ikut dalam aksi damai 'evaluasi kinerja Presiden Jokowi-JK, khususnya Kota Palopo, HMI, IMM, KAMMI, GMNI, LMND, GMKI, KMHDI, dll.

Saat di kantor DPRD Kota Palopo, Mahasiswa diterima langsung diterima oleh beberapa anggota DPRD Kota Palopo, yakni Herawati Masdin, Asli Kaspen, Azis Bustam, Zubir Surasman.

Saat menerima mahasiswa di ruang aspirasi DPRD Kota Palopo, Wakil Ketua I DPRD Palopo dari Fraksi Gerindra, Azis Bustam, menyampaikan jika kinerja Presiden Jokowi, khususnya di Kota Palopo, dirasakan cukup baik. Salah satu indikatornya adalah banyaknya anggaran dan program pusat yang masuk di Kota Palopo.

"Saya kira, masa kepemimpinan Presiden saat ini baru dua tahun. Saya rasa cukup bagus. Khusus di Kota Palopo, kita cukup merasakan itu, banyak program dan anggaran pusat yang masuk, hingga saat ini APBD kita sudah lebih dari Rp1 triliun," tandasnya. (umar)