Siswa yang ikut jalur afirmasi (kurang mampu) tersebut adalah alumni SMPN 8 Palopo, namun orangtua dan KK-nya beralamat di Walmas, Kabupaten Luwu. Padahal, siswa tersebut sudah beberapa hari ini mengurus berkas, namun pihak sekolah tidak memberitahukannya soal domisili.
"Kami sangat kecewa terhadap pihak Smansa Palopo. Soalnya siswa kurang mampu yang saat mengembalikan formulir di Smansa Palopo, ditolak karena alasan dominsili orang tuanya di luar kota (Walmas, red). Katanya ini aturan dari Dinas Privinsi Sulsel. Petugas penerima berkas bilang, kalau mau salahkan aturan silahkan salahkan dinas provinsi," tutur wali siswa, Ilham, dengan kesal, Sabtu 17 Juni 2017.
Selain itu, wali siswa ini juga mengaku, yang lebih mengecewakan, pihak Smansa Palopo yang bertugas sebagai panitia penerimaan peserta didik baru, tidak terlebih dahulu memberikan informasi kalau ada aturan seperti itu. Padahal sudah 2 hari siswa ini mengurus, namun tidak pemberitahuan adanya aturan tersebut.
"Padahal kami sudah mendaftar di Smansa Palopo melalui online, dengan jalur afirmasi (kurang mampu). Kita diberikan formulir untuk diisi dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah dikembalikan, pihak panitia meminta Surat Keterangan tidak mampu dan daftar penerima KIS dan KIP. Sekan-akan kita dipimpong. Saat melihat dominsili siswa tersebut yang tinggal di Walmas, langsung ditolak," ujarnya.
Ia menuturkan, kalau memang aturan itu ada, terkesan anak dibatasi sekolah di sekolah yang ia inginkan. Padahal, mereka semuanya hanya ingin menempuh pendidikan di sekolah yang ia senangi.
"Anak-anak akan lebih senang dan lebih termotivasi di sekolah yang ia inginkan. Padahal siswa ini hanya ingin menimba ilmu di sekolah ini," tandasnya.
Di samping itu, petugas panitia penerimaan peserta didik baru menujukkan sikap arogannya saat wali siswa mengembalikan formulir. Wali siswa yang meminta informasi dan pemberitahuan selanjutnya, tiba-tiba berdiri dan memaki.
"Saya mau tanya kenapa tidak dari kemarin kalau siswa yang di luar domisili kota Palopo itu ditolak. Padahal kami sudah dua hari mengurus disini. Kami hargai aturan yang ada, tapi sebelumnya berikan kami informasi," ujar Ilham.
Namun saat penolakan itu dipertanyakan, tiba-tiba saja pihak panitia ngotot dan marah. Oknum tersebut lalu menjelaskan panjang lebar dengan nada tinggi.
"Jelas sekali pak ini aturan dinas provinsi. Silahkan telepon kadisnya kalau keberatan. Saya siap ketemu sama None bahas terkait aturan ini," kata salah seorang petugas panitia dengan nada tinggi.
Selain itu, saat wartawan hendak konfirmasi untuk diliput terkait hal ini, pihak panitia penerima peserta didik baru SMAN 1 Palopo, dengan tegas melarang untuk diliput. Ia juga melarang untuk difoto.
"Kami hanya ingin minta agar ini dimediakan, supaya bisa jadi informasi ke masyarakat lain, namun panitia tersebut ngotot tidak mau difoto dan menghalang-halangi tugas jurnalis," ujar Ilham.
Menurut oknum tersebut, itu adalah wilayah hukum sekolah. Di sana ada aturan. "Kalau mau ambil foto, saya akan laporkan ke Kasat Intel Palopo," ucap panitia penerimaan siswa didik baru SMAN 1 Palopo, dengan nada tinggi. (man)
0 Comments
