Utami Ningsih Darwis.

PALOPO, TEKAPE.co - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dijadwalkan akan melaksanakan Kongres XIX, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, 15 - 21 Mei 2017.

Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (Kopri) Komisarit Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Utami Ningsih Darwis, menginginkan agar kongres tersebut bukan hanya membicarakan pemilihan ketua umum PMII saja. Namun yang paling krusial menurutnya adalah, PMII harus fokus membicarakan pengawalan kaderisasi.

"Kongres merupakan wadah tertinggi untuk sahabat-sahabat merumuskan proses pengawalan kader. Jangan hanya berfokus kepada pemilihan ketua pengurus besar saja," saran Utami, yang juga mahasiswi Fisip Unanda ini.

Ia juga menambahkan, proses pengawalan kader selalu menjadi bahan diskusi di tingkatan komisariat, yang jarang diakomodir oleh pengurus besar. Sedangkan tingkatan komisariat merupakan level dasar pengawalan kaderisasi di PMII.

Selain itu, ia juga mengatakan, arus globalisasi saat ini sangat mempengaruhi prilaku dan moralitas seseorang. Demokrasi selalu menjadi sistem dengan pengertian paradoks, lemahnya pengewejatan 'ahlussunnah wal jama'ah' bagi para kader-kader, merupakan permasalahan serius yang harus dibahas di forum tertinggi tersebut.

"Kami berharap bahwa, KONGRES nanti, dapat melahirkan rekomendasi yang pas buat proses pengawalan kaderisasi. Hari ini banyaknya organisasi yang hendak merubah falsafah Kebhinnekaan dan anti Pancasila, seharusnya juga menjadi pokok pembahasan. Sejatinya, PMII adalah benteng terakhir Keutuhan NKRI dan sebagai benteng Agama Islam yang memiliki kultur keindonesiaan," ujarnya.

Dalam kongres di Palu nanti, rencananya akan dihadiri dari seluruh kader dan anggota beserta alumni PMII se nusantara, dan yang rencananya akan dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo.

Sekedar diketahui, PMII merupakan organisasi mahasiswa yang dilahirkan oleh beberapa aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) pada 17 April 1960 silam. PMII yang selalu berjalan beriringan dengan NU dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. (lang)

Anwar Hafid. -foto:net-

PALU, TEKAPE.co -- Jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng saat ini masih lowong, pasca meninggalnya Wagub Sulteng Sudarto, beberapa waktu lalu. 

Kini, muncul beberapa nama yang bakal mengisi jabatan strategis tersebut. Salah-satu isu yang mencuat, adalah calon pengganti Alm Sudarto berasal dari Partai Demokrat, yang salah satunya Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, Anwar Hafid. Bupati Morowali ini disebut-sebut figur kuat menggantikan posisi Sudarto sebagai Wagub Sulteng.

Sebab, Partai Demokrat merupakan salah satu parpol pengusung pasangan Longki Djanggola-Sudarto di Pilgub Sulteng lalu. Terkait rumor jika calon wagub berasal dari Demokrat, Ketua DPD Demokrat Sulteng, H Anwar Hafid, pun angkat bicara. 

Dalam pesan singkatnya (SMS) yang dikirim ke wartawan, Anwar Hafid, menyebutkan, semua partai pengusung Longki Djanggola-Sudarto di Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sulteng lalu, telah mempersiapkan nama-nama untuk calon wagub. 

"Soal jabatan, saya pikir itu adalah takdir Allah Swt yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jabatan wagub ibarat sebuah rumah tangga--, posisinya baik seorang istri bagi suami. Oleh karena itu, tentu hak Pak Gubernur menentukan siapa yang bakal menggantikan posisi Alm Pak Sudarto," kata Anwar. 

Menurutnya, posisi wagub sangat sentral. Itu harus dijunjung tinggi dan dihormati, sebab sejatinya wagub adalah pembantu gubernur dalam urusan pemerintahan pembanguna dan pembinaan kemasyarakatan. 

"Jadi, saya kira ini perlu dipahami semua pihak, baik yang terlibat langsung dalam proses politik, untuk membidangi lahirnya figur pengganti tersebut maupun seluruh komponen masyarakat Sulteng. Hal ini telah terbukti dua periode mereka bersama membangun Sulteng yang harmonis dan kompak. Kita harapkan, suasana itu akan diteruskan oleh siapapun yang nantinya memiliki takdir dan terpilih," pungkas Anwar Hafid. (fud)