Jelang Pilwakot, Pengisian Jabatan Rawan Disusupi Kepentingan Politik

Aswar Hasan. 

PALOPO, TEKAPE.co - Pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo disebut rawan disusupi kepentingan politik. Pasalnya, pertengahan 2017 mendatang, sudah masuk tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Palopo.

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, H Aswar Hasan, menyebutkan, jika pergeseran pejabat di lingkup Pemkot Palopo rawan disusupi kepentingan politik. Agar terhindar dari kecurigaan itu, maka dirinya menyarankan agar pergeseran pejabat di lingkup Pemkot Palopo harus dilakukan dengan trasnparan.

"Dalam pengisian atau pergeseran jabatan, biasanya didasari tiga hal, yakni balas jasa, balas dendam, dan tanam jasa. Balas jasa dan balas dendam itu biasanya berlaku pada tahun pertama hingga tahun ketiga kepemimpinan kepala daerah. Sementara untuk masa akhir jabatan, biasanya tanam jasa. Ini semua yang perlu diwaspadai," tandasnya, Sabtu.

Aswar menyarankan, agar tiga hal ini tidak jadi kecurigaan publik, maka kepala daerah harus melakukan pergeseran jabatan dengan cara transparan, diantaranya dengan melakukan lelang jabatan.

Meski ia mengakui lelang jabatan tidaklah wajib, namun menurutnya, ini dapat sebagai langkah kepala daerah untuk menghilangkan kecurigaan publik terhadap hal-hal negatif. 

"Dalam lelang jabatan itu, harus dilakukan transparan. Termasuk transparan terhadap pers. Transparan kepada peserta lelang jabatan. Kalau dia tidak dipilih, harus diberikan alasan, diberitahukan dari segi mana sehingga ia tidak dipilih menduduki jabatan tersebut. Begitupun juga dengan yang dipilih, harus diberitahu kenapa dia dipilih. (del)