 |
| Hamzah Jalante, saat menjelaskan perkembangan pengelolaan keuangan daerah. |
Itu dapat dilihat secara umum atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sudah dua tahun terakhir, pemkot Palopo di bawah komando Judas Amir, meraih opini tertinggi dari BPK itu. Tak salah, Judas Amir menunjuk Hamzah Jalante sebagai suksesornya untuk menata dan mengelola keuangan Kota Palopo sejak 2013 lalu.
Sebelum Judas memimpin pada tahun 2013, total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo periode 2008-2012 adalah sebesar Rp146.515.749.941 dengan rata-rata capaian sebesar Rp29.303.149.988 selama 5 tahun.
Untuk tahun 2008, realisasi PAD sebesar Rp24.905.910.966, tahun 2009 Rp21.473.395.222, tahun 2010 Rp28.219.019.905, tahun 2011 sebesar Rp35.703.421.516 dan tahun 2012 sebesar Rp36.214.002.330.
Dalam periode tersebut, terlihat jelas sempat terjadi penurunan realisasi PAD pada tahun 2009 yaitu dari Rp24.905.910.966 pada tahun 2008 menjadi Rp21.473.395.222.
Jika di bandingkan dengan 4 tahun pertama periode 2013-2018 terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata peningkatan PAD periode tahun 2013-2016 yang mencapai Rp89.924.566.330.
Tahun 2013 atau tahun pertama realisasi PAD mencapai Rp51.663.729.162 sedangkan tahun ke empat atau tahun 2016 telah mencapai Rp134.110.076.220 atau meningkat 2 kali lipat.
Diatas merupakan gambaran PAD Kota Palopo. Kemudian untuk belanja daerah, realisasinya untuk periode tahun 2013-2016 menunjukkan grafik peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata belanja pertahun sebesar Rp759.212.773.458.
Peningkatan belanja yang semakin meningkat mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat juga semakin meningkat.
Kepala BPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante, di hadapan wartawan, mengakui sebelum dirinya menjabat kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuanngan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang kini berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pengelolaan keuangan pemkot Palopo amburadul. PAD bocor sana-sini.
"Saat saya mulai ditunjuk Walikota sebagai kepala DPPKAD saat itu, saya melihat pengelolaan keuangan bak kapal pecah. Bocor besar sana-sini. Ibarat kursi yang seharusnya di teras, dipasang di dapur. Bahkan ada sejumlah aset yang tidak tercatat. Ini semua yang mulai dibenahi," kata Hamzah Senin (19/6) malam, di Cafe News SeruYA.
Lantas bagaimana pengelolaan keuangan ditata ulang? Langkah pertama yang dilakukan Hamzah ialah memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Caranya melalui bimtek penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD, pembinaan pengelolaan barang milik daerah serta peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan," jelas Hamzah.
Dari upaya tersebut lanjut Hamzah, hasilnya adalah semakin tertibnya pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD hingga terwujudnya laporan keuangan SKPD berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang utama capaian opini WTP dari BPK pada tahun 2015 dan 2016.
"Opini disclaimer periode tahun 2008-2011 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Palopo belum menyajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2012 opini Pemerintah Kota Palopo meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo selama periode 2008-2012 belum optimal," beber Hamzah.
Bahkan kata Hamzah, tahun 2013 opini mengalami penurunan dari WDP pada tahun 2012 menjadi Disclaimer kembali pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan adanya kebocoran kas sebesar Rp8,4 miliar yang terjadi pada tahun 2010 namun di temukan dan di angkat pada LKPD Tahun 2013.
"Tahun 2014 meningkat kembali menjadi WDP dan tahun 2015 Pemerintah Kota Palopo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dan dipertahankan pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Palopo telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemerintah Kota Palopo," tandasnya.
Pencapaian ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo telah dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan pelayanan berbasis teknologi dan informasi yang berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. (adv)
Opini Atas Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Palopo sejak 2008-2016
2008 Disclaimer -
2009 Disclaimer -
2010 Disclaimer -
2011 Disclaimer -
2012 WDP -
2013 Disclaimer
2014 WDP
2015 WTP
2016 WTP.
* Ada kebocoran Rp8,4 miliar pada tahun 2010 yang ditemukan dan di angkat pada LKPD TA 2013
0 Comments
