OPINI: PLTA Seko Untuk Siapa?

Oleh: M Rajab. 

"Masyarakat adat Pohoneang dan Hoyane menyatakan sikap menolak Pembangunan PLTA Seko. Kita harus turun membantu masyarakat agar hak-hak mereka tidak diambil paksa, agar masyarakat tidak di intimidasi dan masyarakat tetap memiliki tanah leluhur mereka."

Begitu bunyi kalimat dari Handphoneku pagi itu. Aku mendengarkan secara seksama seluruh uraian pembicaraan dari telpon. Seorang penggiat lingkungan mengabarkan itu padaku. Seketika seluruh kemampuanku ku arahkan untuk memahami masalah yang sedang disampaikan.

Masalah pembangunan PLTA Seko di wilayah adat Pohoneang dan Hoyane.

Rencana pembangunan PLTA ini akan dilaksanakan oleh PT SEKO POWER PRIMA dan PT ASRI POWER.

Sejak tahun 2012 melakukan kegiatan rencana pembangunan PLTA, sejak itupula masyarakat menolaknya.

Menyikapi PLTA, masyarakat Seko juga terbelah menjadi dua. Sebagian menerima, dan sebahagian pula menolaknya. Bahkan sebagian besar masyarakat adat Pohoneang dan Hoyane yang akan terkena dampak menyatakan menolak.

"Untuk siapa PLTA Seko dibangun? Bukankah jika perusahaan membangun PLTA dengan kapasitas 480 MW dapat menerangi bukan hanya seluruh Seko dan Luwu Utara tetapi juga seluruh Sulawesi Selatan?" Ku ajukan pertanyaan padanya untuk mendalami masalah itu.

"Itu hanya kamuflase saja, brother. Sejatinya listrik itu hanya untuk supply energi bagi proyek-proyek pertambangan," jawabnya singkat.

Temanku ini memang memiliki kemampuan memahami masalah yang cukup baik. Saking baiknya, saat menjelaskan singkat-singkat saja.

Terus...?

Aku mengajukan pertanyaan selanjutnya sambil HP ku pindahkan dari telinga kanan ke telinga kiri. Maklumlah, radiasinya memanaskan telinga.

Begini brother, perusahaan itu akan membangun PLTA berkapasitas 480 MW, sementara dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 22 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2014 tentang pembelian tenaga listrik dari PLTA oleh PT PLN (Persero) yaitu Feed In Tarif (FIT) hanya sebesar 10 MW.

Kapasitas yang dihasilkan 480 MW berarti masih tersisa 470 MW. Inilah yang akan digunakan untuk suply energi pada perusahaan tambang.

Lagi pula, perhatikan daerah lain dimana PLTA Swasta ada disana, adakah listrik tidak padam disana? Sama saja khan? Lampu juga sering padam karena alasan kekurangan daya. Karena memang PLN hanya bisa membeli 10 MW dari total kapasitas listrik yang dihasilkan. Katanya, dengan berapi-api.

Di akhir percakapanku dengannya, kami menarik kesimpulan bahwa suatu waktu ke depan, jika PLTA Seko itu terbangun hanya sebagian kecil listriknya dimanfaatkan oleh masyarakat. Itupun tetap harus dibayar. Sembari tanah adat mereka sudah hilang ditelan waktu.

Efek domino lebih lanjut adalah eksploitasi SDA Seko dan sekitarnya. Dan bersiaplah kita untuk tinggal mengenang alam Seko yang asri dengan tradisi Seko yang kaya makna itu.

Kita sama, dan kita akan berjuang bersama untuk menolak Pembangunan PLTA Seko. (**)

Menjelang sahur, di atas bumi di bawah langit. 
* Penulis adalah Muhammad Rajab, Anggota Fraksi Nasdem, DPRD Sulsel, Dapil Luwu Raya.