 |
| Bakri Tahir saat membacakan hasil pembahasan Pansus LKPj, yang duduk di atas karena mic di mimbar rusak. |
Harapannya, agar tidak terjadi lagi kesenjangan terlalu bersar dalam pemberian jasa medis bagi pegawai RSUD. Sebab selama ini, pembagian jasa medis antara dokter dan perawat serta pegawai medis lainnya, cukup jauh berbeda.
Hal itu diungkapkan pelapor hasil pembahasan LKPj Wali Kota Palopo Tahun 2016, Bakri Tahir, di ruangan rapat paripurna DPRD Palopo, Selasa 9 Mei 2016.
Dalam sidang pembahasan yang dihadiri 15 anggota dewan, menyisakan banyak catatan selama jalannya pemerintahan pada tahun kemarin.
"Karena RSUD Sawerigading sudah berstatus tipe B. Untuk itu, disarankan mempercepat pemberlakukan remunerasi, agar tidak terjadi kesenjangan dalam pemberian jasa medis," ujarnya.
Menurut Bakri, jika sistem remunerasi ini tidak segera diterapkan, maka RSUD Sawerigading terancam turun ke type C lagi. Sebab remunerasi adalah sebagai salah satu syarat yang harus diterapkan bagi RSUD type B.
Selain itu, Pansus mengharapkan agar data cash flow terkait penggunaan dan penerimaan dan belanja pada BLUD yang digunakan oleh RSUD Sawerigading untuk disampaikan kepada DPRD.
Dia juga menyampaikan, perlu ada kordinasi antara RSUD Sawerigading dan Palang Merah Indonesia Kota Palopo, dalam penyediaan stock darah.
"Pansus menyarankan agar RSUD Sawerigading dan PMI untuk selalu berkordinasi sehingga stock darah di PMI selalu tersedia pada saat masyarakat membutuhkan," ujarnya.
Pansus menyarankan agar ke depan RSU menyediakan sarana ramah anak agaar pasien atau pengunjung merasa nyaman, terkhusus anak-anak.
Di akhir poin yang dibacakan, ia berharapkan pelayanan yang diberikan agar dapat maksimal diberika ke masyarakat.
"Dengan ditingkatlan RSUD Sawerigading menjadi tipe B, maka diharapkan kualitas pelayanan lebih baik," ujarnya. (del)
0 Comments
