Salah satu dari pelaksanaan lokakarya ini untuk mendorong penataan ruang Kabupaten yang lebih baik dan berkelanjutan.
Untuk memenuhi hal tersebut harus tersedianya basis data yang akurat, tersedianya sistem informasi spasial yang terpadu, tersedianya pelaksanaan teknis amdal, dan terbangunnya komunikasi lintas sektoral yang lebih baik.
Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) Kabupaten Luwu, diharapkan telah memiliki peraturan daerah satu data satu peta pembangunan Kabupaten Luwu.
Potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu, terbilang cukup melimpah. Dibutuhkan langkah konkrit untuk melakukan pendataan dan pemetaan terkait potensi itu agar mampu dikelola secara baik.
Salah satunya, melalui kebijakan pemetaan potensi daerah. Hal itu yang disikapi Bupati Luwu, Ir H Andi Mudzakkar lewat dicanangkannya sistem satu peta.
"Tugas saya pencanangan dan arahan. Untuk pencanangan saya nyatakan diluncurkan secara resmi. Terkait arahan, saya minta ada interkoneksi antar OPD guna mewujudkan langkah konkrit ini," tutur Cakka, sapaan akrab Andi Mudzakkar.
Kondisi Indonesia, sebutnya, belum ada interkoneksi di permasalahan data antar satau departemen dengan lainnya. Salah satu bukti kecil adalah data angka kemiskin yang berbeda antar istansi terakit.
Di bidang pertanahan juga banyaknya terjadi permasalah karena tidak satunya data peta tentang pertanaan antar istansi pemerintah daerah dengan istansi vertikal seperti badan pertanahan nasional.
"Program ini hanya sistem, tidak berfungsi baik tanpa partisipasi semua OPD. Jadi, kepala pappeda saya ingatkan bahwa program seperti ini bukan soal anggaran. Yang perlu diingat pula bahwa SKPD juga wajib punya keterkaitan dengan istansi vertikal," ujarnya.
Olehnya itu, kata dia, harus saling berkoordinasi yang baik biar agar ada kesamaan data. Guna mencegah munculnya konflik atau tumpang tindih kebijakan ke depan.
Bupati Luwu dua periode itu juga meminta kepada segenap OPD, agar bijak dalam melihat kondisi dan potensi ASN masing-masing. Jangan sudah dilatih, karena ada yang tidak cocok, sehingga ikut dilepas ketika ada mutasi.
"Intinya, kita memang masih lemah dalam beberapa hal. Contoh lain adalah keberadaan website milik pemda dan OPD yang terkesan bagai kerakap di atas batu. Hidup enggan, matipun tak sudi.
"Sekali lagi saya tekankan bahwa data ini penting guna menarik minat investor masuk menanamkan investasinya ke daerah. Sata ini juga harus dipublis agar bisa dibaca orang luar sehingga bisa tertarik masuk menanamkan investasinya," tandasnya.
Jadi, dirinya menekankan, jika selama ini dirinya terkadang tidak menyetujui sebuah usulan anggaran, sebenarnya bukan tidak mau, tapi karena tidak adanya kemajuan yang telah dilihat selama ini.
"Saya ini sudah delapan tahun memimpin Kabupaten Luwu. Semua yang terjadi di pemerintahan saya tahu. Cuma saya pura-pura bodoh," tandas Mudzakkar.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi menyebutkan bahwa pencanangan kebijakan satu peta Pemerintah Kabupaten Luwu ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional terkait program pemetaan dan perencanaan partisipatif.
"Hasilnya diharapkan tahun 2018 sudah memiliki Perda, karena sejauh ini sebatas Perbup. Juga diharapkan ada kerjasama dengan badan informasi geo parsial dan lembaga lainnya untuk mendukung program ini. Khususnya menyangkut dukung anggaran," harap Rudi.
Anggota DPRD Kabupaten Luwu, Sul Arrahman dalam kesempatan yang menambahkan dirinya selaku pribadi dan atas nama DPRD Kabupaten Luwu, sangat mendukung suksesi program tersebut.
"Yang pasti ke depan kita memang sangat butuh ini. Banyak memang persoalan tentang peta. Insya Allah ke depan kita sama-sama," kata Bakal Calon Bupati Luwu 2018-2023 itu.
Penyerahan dokumen manual training kepada Bupati Luwu oleh MCAI.
Penyerahan SK gugus tuga informasi Geospasial dan peraturan bupati informasi gespasial dari Bupati Luwu ke Ketua tim tekhnis gugus tugas IG Kabupaten Luwu 2017.
Penyerahan Plakat dari MCAI kepada Bupati Luwu yang didampingi Kepala Balitbangda. (ilham)