Adam Husain. |
Kondisi terparah, air mencapai setinggi leher orang dewasa, di Kecamatan Malangke Barat, yang hampir seluruh wilayahnya terendam sejak beberapa bulan terakhir.
Bencana banjir bukan saja melanda Luwu Utara tahun ini, akan tetapi banjir sudah rutin terjadi, dimulai Januari sampai Juni.
Ketua Umum PP Persatuan Mahasiswa Luwu Utara (Pemilar), Adam Husain, Selasa 6 Juni, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara sangat lemah dalam menyelesaikan persoalan banjir.
Pertanyaannya, mengapa Pemkab Luwu Utara tidak menjadikan persoalan banjir sebagai substansi persoalan yang ada di Luwu Utara, yang harus difokuskan dalam RPJMD Lutra tahun 2016-2021.
"Padahal, sebelum dimulainya penetapan RPJMD, kami sudah usulkan agar dimasukan dalam RPJMD, supaya menjadi fokus pemerintah daerah," tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, dihadiri bebepa tokoh masyarakat Luwu Utara, salah satunya Prof Dr Lauddin Marsuni, yang merupakan putra daerah Malangke.
Ia mengaku kecewa melihat kinerja pemerintah daerah yang kurang reaktif, terkhusus pada SKPD yang menangani persoalan ini, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang tampaknya kurang respon.
Untuk itu, ia menyarankan agar Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, mengevaluasi Kadis Sosial dan Kepala BPBD, yang dinilainya sangat tidak reaktif menangani bencana yang terjadi. (jsm)