Hasbullah.

MASAMBA, TEKAPE.co - Pemerintah secara resmi merilis Peraturan Pemerintah Atau PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Dengan diberlakunya PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru terdapat beberapa perubahan yang fundamental terkait aturan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Hasbullah SPd MPd, menyampaikan, Perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru, ada beberapa yang menjadi poin penting.

"PP ini harus disosialisasikan kepada semua kepala sekolah dan guru yang selama ini belum memahami tugas dan pokok," ujarnya, Selasa 13 Juni 2017.

Beberapa perubahan sesuai PP 19 Tahun 2017 Tentang PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru antara lain:

1. Terkait beban kerja guru PNS, minimal 24 jam, maksimal 40 jam.

2. Terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Kepala Sekolah tidak perlu mengajar.

3. Dalam hal guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi.

Pemindahan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di Daerah Khusus.

Dalam Pasal 66 ayat (l) Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualilikasi akademik S-l/D-IV, tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik, dapat memperoleh Sertifrkat Pendidik melalui pendidikan profesi Guru.

(2) Pendidikan profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Pendidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan antara lain meliputi :

1. Ketersediaan Guru dan tenaga kependidikan yang merata, dengan cara:

Meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu Guru secara efektif dan elisien.

Mengawasi proses pengangkatan Guru didaerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah.

Serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPIK dengan rencana penyediaan Guru di daerah.

2. Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan, dengan cara:

Meningkatkan kualifikasi Guru dan tenaga kependidikan, memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengitegrasikan dengan sistem Sertifikasi.

Menerapkan sistem penilaian kinerja Guru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan. Meningkatkan kompetensi Guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menyelaraskan kurikulum pendidikandan pelatihan Guru dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Memperkuat kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Guru, kepala satuan pendidikan, pengawas dan Masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.

Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Memperbaiki sistem penyaluran Tunjangan Profesi. Dan memperbaiki sistem karir, penghargaan, dan perlindungan Guru dan tenaga kependidikan. (jsm)

Hasbullah, saat ini tengah mengikuti Latihan Kepemimpinan Tingkat (Latpim) III di Badan Pengembangan SDM, di Twin Plaza Hotel Jakarta.

Wali Kota Palopo saat upacara hari lahir Pancasila. (ft:hms-hendra)

PALOPO, TEKAPE.co - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila, Kamis 1 Juni 2017, di Lapangan Gaspa Kota Palopo, Sulsel.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Palopo, H Muhammad Judas Amir, membacakan sambutan seragam Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Dalam sambutan tertulis presiden, dijelaskan, Pancasila merupakan  hasil dari satu kesatuan  proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal l Juni 1945, yang dipidatokan Ir Sukarno,  Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.

"Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh  pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita," ujarnya.

Harus diingat, lanjut dia, bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas  sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan  dan golongan bersatu padu membentuk  Indonesia. Itulah  kebhinneka tunggal ika-an.

"Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita  sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita.  Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong," ujarnya.

Ia menyebutkan, bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui  oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut.

"Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur  di tengah kemajemukan," katanya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustaz, pendeta, pastor, bhiksu,  pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi,  TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.

Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus  ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan  yang Anti Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti  bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia," tegas Presiden, yang dibacakan Wali Kota Palopo.

Sekali lagi, Presiden mengajak untuk menjaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan. "Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi  kemajuan Indonesia," imbaunya. (hms)

Utami Ningsih Darwis.

PALOPO, TEKAPE.co - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dijadwalkan akan melaksanakan Kongres XIX, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, 15 - 21 Mei 2017.

Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (Kopri) Komisarit Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Utami Ningsih Darwis, menginginkan agar kongres tersebut bukan hanya membicarakan pemilihan ketua umum PMII saja. Namun yang paling krusial menurutnya adalah, PMII harus fokus membicarakan pengawalan kaderisasi.

"Kongres merupakan wadah tertinggi untuk sahabat-sahabat merumuskan proses pengawalan kader. Jangan hanya berfokus kepada pemilihan ketua pengurus besar saja," saran Utami, yang juga mahasiswi Fisip Unanda ini.

Ia juga menambahkan, proses pengawalan kader selalu menjadi bahan diskusi di tingkatan komisariat, yang jarang diakomodir oleh pengurus besar. Sedangkan tingkatan komisariat merupakan level dasar pengawalan kaderisasi di PMII.

Selain itu, ia juga mengatakan, arus globalisasi saat ini sangat mempengaruhi prilaku dan moralitas seseorang. Demokrasi selalu menjadi sistem dengan pengertian paradoks, lemahnya pengewejatan 'ahlussunnah wal jama'ah' bagi para kader-kader, merupakan permasalahan serius yang harus dibahas di forum tertinggi tersebut.

"Kami berharap bahwa, KONGRES nanti, dapat melahirkan rekomendasi yang pas buat proses pengawalan kaderisasi. Hari ini banyaknya organisasi yang hendak merubah falsafah Kebhinnekaan dan anti Pancasila, seharusnya juga menjadi pokok pembahasan. Sejatinya, PMII adalah benteng terakhir Keutuhan NKRI dan sebagai benteng Agama Islam yang memiliki kultur keindonesiaan," ujarnya.

Dalam kongres di Palu nanti, rencananya akan dihadiri dari seluruh kader dan anggota beserta alumni PMII se nusantara, dan yang rencananya akan dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo.

Sekedar diketahui, PMII merupakan organisasi mahasiswa yang dilahirkan oleh beberapa aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) pada 17 April 1960 silam. PMII yang selalu berjalan beriringan dengan NU dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. (lang)

Baharuddin Djafar.

LUWU, TEKAPE.co - Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Belopa, Luwu, Baharuddin Djafar, mengaku kecewa dan menyayangkan sikap pemerintah, yang membubarkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, pemberhentian seluruh kegiatan HTI, tidak didahului peringatan atau teguran.

Baharuddin, saat ditemui di Pondok Pesantren Hidayatullah, Belopa, Luwu, Sulsel, Selasa 9 Mei, menyebutkan, keputusan yang diambil Pemerintah ini sebagai upaya mematikan syiar Islam dan dakwah.

"Jika kemudian ada kegiatan dakwah HTI yang dianggap menyimpang atau mengancam keutuhan NKRI, harusnya diberi teguran, coba kita lihat aturan dalam ormas seperti apa," kata Baharuddin.

Tudingan jika HTI akan mendirikan negara Islam atau khilafah, merupakan penilaian yang keliru dalam memaknai sistem dakwah yang dilakukan HTI.

Dia memberi contoh, saat Hidayatullah mulai melakukan kegiatan dakwah, juga mendapat banyak penolakan bahkan akan ditutup. (ham)

Foto bersama Djuli Mambaya (paling kanan) di miniatur rencana pembangunan patung Yesus. (ist)

PAPUA, TEKAPE.co - Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Djuli Mambaya, telah menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan rencana pembangunan Patung Yesus Kristus, di wilayah Kayu Batu , Jayapura, Papua, yang sempat terkendala selama 5 Tahun.

Putra Toraja, Sulsel, ini mengaku, mengalokasikan sebesar Rp500 miliar di APBD Provinsi Papua. Pembangunan situs wisata rohani ini ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua.

Pemprov Papua kini semakin dimatangkan perencanaannya, dengan melibatkan tokoh masyarakat pemilik hak ulayat, anggota Komisi IV dan V DPRD Papua, berbagai Denominasi Gereja, para Kepala Distrik, dan Kepala Kampung di Jayapura.

Djuli Mambaya, menjelaskan, dirinya telah bertekad untuk menuntaskan pembangunan Patung Yesus Kristus Tanah Papua, setinggi 42 meter, yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Lokasi Patung Yesus akan menempati tanah seluas 6 hektar di daerah Kayu Batu. Rencananya, akan dilengkapi lift sampai ke atas bagian patung, sehingga para wisatawan dapat melihat pemandangan dari bagian mata Patung Yesus.

Selain itu di area Pariwisata Patung Yesus Kristus, akan disediakan counter-counter untuk berjualan souvenir khas Patung Yesus, sehingga masyarakat setempat dapat menikmati manfaat adanya Patung Yesus ini.

"Patung Yesus ini akan menjadi simbol kebhinekaan di Tanah Papua untuk memperingati Injil masuk Papua, dan juga rasa saling menghargai sesama umat beragama, sehingga tercipta keharmonisan dari Sabang sampai Merauke. Untuk itulah, saya mengajak semua pihak untuk terus saling menghormati dan saling membangun demi kejayaan NKRI,“ tandasnya, yang dikutip dari situs MCWnews. (***)

WAJO, TEKAPE.co - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo, Rabu 19 April 2017.

Pembangunan bendungan tersebut on progress dan sesuai yang diharapkan. Saat ini, progres pembangunan sudah mencapai 53 persen.

Bendungan Passeloreng sudah memasuki tahapan baru, dimana telah dilakukan pengalihan aliran Sungai Gilireng ke dua unit terowongan yang telah dibuat. Tujuan pengalihan itu agar bangunan utama bendungan sudah bisa dikerjakan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan, saat ini waktunya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di segala pihak. Termasuk pembangunan bendungan, karena akan mendorong aktifitas ekonomi masyarakat.

"Pengalihan aliran sungai itu merupakan langkah pertama pengerjaan Bendungan Passeloreng. Pembangunan bendungan ini cukup cepat dibanding pengerjaan salah satu bendungan di daerah lain yang progresnya hanya 12 persen," kata Basuki.

Ia membeberkan, progres pembangunan Passeloreng sudah 53 persen. Jika progresnya terus seperti ini, ia optimistis bisa selesai tahun 2018, lebih cepat setahun dari target yang ditentukan.

"Tahun depan akan dibangun 49 bendungan baru di seluruh tanah air. Salah satunya adalah Bendungan Pamukkulu yang terletak di Kabupaten Takalar," ungkapnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang - Pompengan, Agus Setiawan, menjelaskan, pembangunan Bendungan Passeloreng dimulai sejak 2016 lalu, dilaksanakan secara multiyears.

Proyek ini sudah dikerjakan sekitar 1,5 tahun. Progres pembangunan hingga saat ini sudah sekitar 45 persen, dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan Bumi Karsa.

"Total anggaran pembangunan berkisar Rp 701 miliar. Sementara yang sudah terserap atau digunakan hingga saat ini sekitar Rp 300 miliar," urainya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pembangunan bendungan Passeloreng akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Selain sebagai pengendali banjir, juga akan menjadi penyedia air baku dengan kapasitas tampungan sekitar 138 juta meterkubik dengan tinggi bendungan 44,5 meter.

Saat ini, juga masih dilakukan pengusulan review RTRW terkait kawasan hutan sebagai bagian dari tahapan proses pelepasan kawasan hutan.

"Saat ini masih menunggu peninjauan tim terpadu yang berencana datang 27 April mendatang," kata Syahrul. (hms)

Pengukuhan jajaran pengurus DPP GPND.

JAKARTA, TEKAPE.co - Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem (GPND), Prananda Surya Paloh, melantik jajaran pengurus DPP GPND, Senin 17 April 2017, di Gedung Joeang ’45, Jakarta.

Prananda, dalam pidatonya, mengajak para pemuda untuk menjaga ingatan kolektif atas sejarah perjuangan bangsa, dan berusaha mewarisi semangat revolusioner para Pemuda Menteng 31.

Oleh karena itu, dipilihnya Gedung Joeang ’45 sebagai tempat pelantikan adalah untuk menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan Restorasi Indonesia memiliki garis genealogis dengan arah revolusi Indonesia.

Selain itu, di hadapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menghadiri acara tersebut, Prananda mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kaum muda Indonesia saat ini terjangkiti gejala 'political menopause.'

"Hal ini bisa bermakna ganda. Pertama, kaum muda kita apolitis dan abai pada problem kebangsaan kontemporer. Kedua, para pemuda yang berpolitik namun di pikirannya hanya soal jabatan dan kekayaan semata,” ungkap Prananda.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengajak para pemuda untuk melahirkan karya-karya maju dan progresif, agar tidak terjangkiti 'political menopause.'

“Anda yang penulis, ayo tulis buku. Anda yang sineas, ayo produksi film-film yang mencerdaskan. Anda yang entrepreneur, ayo kembangkan industri rakyat. Anda yang petani, ayo kembangkan sektor agraria kita,” serunya.

Lebih lanjut Prananda juga menegaskan, GPND siap menjadi wadah bagi para pemuda. Dia bahkan optimistis organisasi kepemudaan yang dipimpinnya saat ini, mampu memenangkan hati para pemuda Indonesia dalam Pemilu 2019 nanti dengan target 15 juta pemilih dari kalangan pemuda.

"Saya optimistis dengan modal yang sudah ada kita bisa menjadi tiga besar partai pemenang Pemilu 2019,” tandasnya.

Pelantikan ini dilakukan setelah melangsungkan Kongres I Garda Pemuda Nasdem (GPND) di Hotel Mercure Ancol 12-13 Februari 2017, lalu.

GPND adalah organisasi sayap kepemudaan dari Partai NasDem yang kini dipimpin oleh Prananda.

Sejak berdiri pada 2011, GPND telah melakukan berbagai kegiatan baik yang bersifat sosial maupun politik.

GPND juga menjadi salah satu pilar pencapaian Partai NasDem dalam Pemilu 2014 lalu dengan meraup lebih dari 8 juta pemilih. (Rilis)

KENDARI, TEKAPE.co - Setelah tiga tahun menunggu, akhirnya Pengurus Cabang (PC) Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Raya, menggelar deklarasi dan Musyawarah Cabang (Muscab) PC IPMIL Raya Sultra, di Ballrom Hotel Grand Putri Wisata, Kota Kendari, Minggu 9 April 2017.

Kabid Hukum dan HAM PB IPMIL Raya, Arwan Haspri, saat menghadiri acara tersebut, mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh Mahasiswa asal Tana Luwu yang berada di Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Saya mewakili Ketua PB IPMIL, sangat apresiasi mahasiswa Luwu Raya di Sultra yang siap bekerja keras untuk kegiatan ini, selama tiga tahun menanti akhirnya bisa deklarasi," katanya.

Sementara itu, Karateker PC IPMIL Sultra, Ashary menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih terfokus untuk menyelesaikan administrasi terkait jumlah mahasiswa asal Luwu Raya yang merantau di Sultra.

"Untuk saat ini, kita fokus dulu di perampungan data wija to Luwu yang berada disini, sebab masih banyak yang belum kita data," tuturnya.

Kegiatan ini juga dihadiri mantan Sekjend PP IPMIL Raya 1983, Haryanto, Ketua KKL Raya Sultra dan para dewan senior asal Luwu Raya. (Rilis)