Dua wartawan tersebut, yakni Hamdan dari media Tribun Timur dan Hamka Andi Tadda dari media Rakyatku.Com.
Menurut keterangan korban Hamdan, kejadian tersebut berawal saat dirinya bersama Hamka melakukan peliputan peristiwa bentrokan siswa SMK di Jl Imam Bondol, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara, Palopo, sekira pada pukul 17.30 Wita, Selasa (14/3/17).
Saat meliput bentrokan siswa SMK bersama Hamka, tiba-tiba dua orang anggota kepolisian berseragam lengkap, dari Satuan Lalulintas Polres Palopo, mengejarnya dan berusaha merebut telepon genggam kedua jurnalis tersebut, serta memaksa keduanya untuk menghapus hasil rekaman bentrokan yang ada di telepon genggam keduanya.
“Biar wartawan, harus melapor dulu ke saya baru bisa ambil gambar, hapus itu,“ ujar Hamdan, menirukan kata-kata oknum polisi.
Mendengar hal tersebut, Hamdan kemudian, menimpal bahwa dirinya adalah awak media yang sedang liputan. "Ini foto kejadian pak, jadi tidak masalah untuk diliput,"
timpal korban Hamdan.
Oknum polantas tersebut tak mengindahkan apa yang dikatakan Hamdan. Malah tetap memaksa untuk menghapus foto tersebut.
"Pokoknya hapus, kau enak-enak ambil gambar baru kita tadi disini sudah capek mengamankan," tandas Oknum tersebut.
Ia lalu meninggalkan lokasi, setelah memastikan bahwa wartawan Tribun Timur sudah menghapus fotonya.
Hamdan mengaku tidak mengenal nama oknum tersebut. Hanya saja, setelah dicari tahu, dua oknum polantas itu berinama Isra dan Andi Mappa.
Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono, yang dikonfirmasi wartawan via telepon, Selasa malam (14/3/17), menerangkan bahkan saat kejadian tersebut, kondisi fisikologis anggotanya sepertinya tengah tertekan, khususnya saat anggotanya mengamankan bentrok tiba-tiba wartawan datang mengambil gambar.
“Kondisi fisikologis anggota lagi tertekan, sedangkan mengamankan bentrok, tiba wartawan datang foto-foto. Saya selaku Kapolres minta maaf,“ ujar Dudung.
Menanggapi kejadian ini, Wakil Ketua Ikatan Alumni Fakuktas Hukum UNANDA Palopo, Wahyudi Yunus, mengatakan mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian dari Polres Palopo terhadap para wartawan yang kebebasannya telah dijamin melalui UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut tidak profesional, tindak ada hubungannya mengamankan bentrok, terus melakukan intimidasi wartawan. Kalau institusi kepolisian mau bagus, Polda harus evaluasi oknum-oknum polisi yang kayak begitu, termasuk mengevaluasi pimpinannya,“ tegasnya. (*/del)
0 Comments
